.

H.Adam,S.Ag

Hakim

Reza Nur Adikara, S.H.I.

Hakim

Salman Al-Farizi, S.H.I

Panitera

Samsudin, S.Ag

Abdullah Umar,S.H.I

Panitera Muda Hukum

Sakinah Al-hamidy, S.H.

Panitera Muda Gugatan

SUBHAN, S.H

Panitera Muda Permohonan

Abdullah Rauf, S.Kom

Kasubbag Umum dan Keuangan

Fahmi Said Hakim, S.H.,M.H.

Kasubbag Kepegawaian Ortala dan Tata Laksana

Maman Asyrakal

Jurusita Pengganti

Nasrudin Badu

Staf Umum dan Keuangan

Jafar Ishak

Satpam

Sumiyati, S.Kom

Pramubhakti/Staf Kepaniteraan

Muhammad Patiraja

Sopir/Staf Kepaniteraan

Aminah Mansyur, S.H.I

Pramubhakti/Staf Kepegawaian

Sejarah PA Larantuka

Sejarah Pengadilan Agama Larantuka

 Dasar Hukum

                Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Larantuka, dalam operasional awalnya masih menggunakan gedung KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Larantuka hingga berdirinya bangunan Gedung Pengadilan Agama Larantuka yang diserah terimakan pada tanggal 29 November 1985. Pada saat Pengadilan Agama Larantuka beroperasi  hingga tahun 2001, wilayah hukumnya cukup luas, dikarenakan wilayah Kabupaten Flores Timur meliputi  pulau Lembata. Dalam perkembangannya, untuk pulau Lembata dibentuk Kabupaten tersendiri sebagai bentuk Pemekaran Kabupaten. Maka sejak berdirinya Pengadilan Agama Lewoleba, wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka menjadi berkurang :

                Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama Larantuka adalah :

1.       Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.       Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

3.       Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok pokok Kekuasaan Kehakiman.

4.       Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

5.       Undang - undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan 4 Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang.

6.       Staatblaad Nomor 227 Tahun 1972 tentang Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa Madura.

7.       Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

8.       Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

9.       Keputusan Presiden RI. Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan PU, PTUN, dan PA ke Mahkamah Agung

10.   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang pola Pembinaan dan Pengendalian Adminsitrasi Kepaniteraan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama

11.   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

12.   Instruksi Presiden Nomor 1  Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

13.   Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28  Tahun 1997 Perwakafan Tanah Milik

14.   Surat Edaran MA.RI Nomor. 2  Tahun 1990 tentang Peradilan Agama.

15.   Keputusan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama

16.   Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

 

Peta

Alamat: JL. Ahmad Yani, No. 10, 86218, Larantuka, Indonesia

 

Survey Pelayanan

Menurut Anda, Manakah yang perlu diperbaiki?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling